Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tautan: PP Nomor 11 Tahun 2019).

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

Penyelenggara Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif dan maksimal tentang pajak daerah maka Institut Pengembanhan Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP-IPI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tentang Perpajakan Daerah secara menyeluruh sesuai kebutuhan atau permintaan para peserta bimtek, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta dari beberapa Universitas Tebaik di seluruh Indonesia.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes dan Perngkat Desa lainnya.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Desa dan Sekdes

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran : 

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Adelia  :  0812 8045 8577
📱  HP/WA :  Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip-ipi.goverment@gmail.com

Bimtek Keuangan

Materi Bimtek keuanganMateri Bimtek keuanganMateri Bimtek KeuanganSosialisasi PP No 11 Tahun 2019