Bimtek Keuangan Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

BIMTEK KEUANGAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.  Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, makaInstitut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  – Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri,  BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung.

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari.

BIMTEK KEUANGAN

Implementasi Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi Non Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Uang Elektronik atau sejenisnya.

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Bimtek Keuangan Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Bendahara Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Desa Tentang Peningkatan kapasitas pemerintahan desa

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – T empat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan  penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi:
  • Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa
  • Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
  • Pengkajian Keadaan Desa
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
  • Penyusunan Rancangan RPJM Desa
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  • Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

  • Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
  • Berita acara disampaikan uleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
  • Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun uleh

Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui uleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Tahapan:
  • Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
  • Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
  • Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama uleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  • Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  • Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur  Negara ( PDTAN ), menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  Bimtek Desa Tentang Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RKPDes, RAPBDes dan Perdes, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITASyang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis Aparatur  Negara ( PDTAN ).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Barang Jasa.

Atas perhatiannya PDTAN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Nov

Selasa - Rabu

05 - 06 Nov 2019 

Jumat - Sabtu

08 - 09 Nov 2019

Selasa - Rabu

12 - 13 Nov 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Nov 2019

Selasa- Rabu

19 - 20 Nov 2019

Jumat - Sabtu

22 - 23 Nov 2019

Selasa- Rabu

26 - 27 Nov 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Nov 2019

Jumat - Sabtu

29 - 30 Nov 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Des

Selasa - Rabu

03 - 04 Des 2019

Jumat - Sabtu

06 - 07 Des 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Des 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Des 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Des 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Des 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Des 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Des 2019

Jadwal Bimtek 2020

Bulan Jan 

Jumat - Sabtu

03 - 04 Jan 2020 

Selasa - Rabu

06 - 07 Jan 2020

Jumat - Sabtu

10 - 11 Sept 2019

Selasa - Rabu

13 - 14  Jan 2020

Jumat - Sabtu

17 - 18 Jan 2020

Selasa - Rabu

20 - 21 Jan 2020

Jumat - Sabtuu

24 - 25 Jan 2020

Selasa - Rabu

27 - 28 Jan 2020

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

 

Bimtek KeuanganBimtek Keuanganbimtek-bpk-riBimtek KeuanganBimtek KeuanganBKNKemenpan-RBBimtek Kepegawaian

Bimtek BendaharaBimtek Bendahara

Bimtek Keuangan Tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Parpol) untuk Menata Keuangan yang Akuntable dan Transparan.

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

BIMTEK KEUANGAN

Dengan Hormat,

Partai Politik (Parpol) diminta agar melakukan kewajibannya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah terkait bantuan keuangan yang telah disalurkan ke masing-masing Parpol. Agar jangan terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Parpol yang nantinya akan menyulitkan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran Parpol di tahun berikutnya.

Ada beberapa permasalahan yang ditemui BPK saat melakukan audit. Dimana ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menjelaskan bahwa 60 persen bantuan Dana Parpol diperuntukkan bagi pendidikan politik dan 40 persen untuk biaya administrasi partai. Akan tetapi, dari hasil temuan BPK, yang terjadi itu malah sebaliknya, yakni persentase penggunaan dana Parpol belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diselenggarakannya kegiatan bimtek ini diharapkan Parpol dapat membuat pengajuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan regulasi yang ada, karena masih ada beberapa laporan pertanggungajwawaban yang tidak cocok antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah (PKK-PEMDA), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis  – Bimtek Keuangan Tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Parpol) untuk Menata Keuangan yang Akuntable dan Transparan, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian KeuanganBadan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019

BIMTEK KEPEGAWAIAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bimtek Keuangan Terbaru Tentang Implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

BIMTEK KEUANGAN

MATERI BIMTEK TERBARU

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Keuangan dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat,

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana strategis pemerintah daerah. RKPD disusun  dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan rencana kerja baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan pedoman penyusunan rancangan APBD, sehingga RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis –  Implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh  Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ),

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019

BIMTEK KEPEGAWAIAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi