Bimtek Keuangan Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

BIMTEK KEUANGAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.  Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, makaInstitut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  – Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri,  BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung.

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari.

BIMTEK KEUANGAN

Implementasi Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi Non Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Uang Elektronik atau sejenisnya.

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Bimtek Keuangan Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Bendahara Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Desa Tentang Peningkatan kapasitas pemerintahan desa

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – T empat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan  penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa meliputi:
  • Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa
  • Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
  • Pengkajian Keadaan Desa
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
  • Penyusunan Rancangan RPJM Desa
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  • Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

  • Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
  • Berita acara disampaikan uleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
  • Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun uleh

Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui uleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara.
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Tahapan:
  • Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
  • Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
  • Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama uleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  • Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis pulitik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  • Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur  Negara ( PDTAN ), menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  Bimtek Desa Tentang Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RKPDes, RAPBDes dan Perdes, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITASyang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis Aparatur  Negara ( PDTAN ).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Barang Jasa.

Atas perhatiannya PDTAN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Nov

Selasa - Rabu

05 - 06 Nov 2019 

Jumat - Sabtu

08 - 09 Nov 2019

Selasa - Rabu

12 - 13 Nov 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Nov 2019

Selasa- Rabu

19 - 20 Nov 2019

Jumat - Sabtu

22 - 23 Nov 2019

Selasa- Rabu

26 - 27 Nov 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Nov 2019

Jumat - Sabtu

29 - 30 Nov 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Des

Selasa - Rabu

03 - 04 Des 2019

Jumat - Sabtu

06 - 07 Des 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Des 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Des 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Des 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Des 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Des 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Des 2019

Jadwal Bimtek 2020

Bulan Jan 

Jumat - Sabtu

03 - 04 Jan 2020 

Selasa - Rabu

06 - 07 Jan 2020

Jumat - Sabtu

10 - 11 Sept 2019

Selasa - Rabu

13 - 14  Jan 2020

Jumat - Sabtu

17 - 18 Jan 2020

Selasa - Rabu

20 - 21 Jan 2020

Jumat - Sabtuu

24 - 25 Jan 2020

Selasa - Rabu

27 - 28 Jan 2020

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

 

Bimtek KeuanganBimtek Keuanganbimtek-bpk-riBimtek KeuanganBimtek KeuanganBKNKemenpan-RBBimtek Kepegawaian

Bimtek BendaharaBimtek Bendahara

BIMTEK KEUANGAN SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM AGREGASI PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH (SIGOLABANG)

Bimtek Keuangan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, oleh karena itu Menteri Dalam Negeri menyusun Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Bimtek Keuangan

Dalam rangka penguatan peran pejabat pengelola barang milik daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan mewujudkan pemahaman yang komprehensif mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh maka Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melalui Bidang Aset melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada pejabat pengelola barang seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh.

Adapun Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah:

Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Sigolabang kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah:

No Indikator Kinerja (Keberhasilan) Alat Verifikasi
1 Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah TOR, Bahan Presentasi, dan dokumentasi.
2 Peraturan terkait tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disosialisasikan kepada pejabat pengelola barang milik daerah Dokumen Pendukung Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BMD (materi pengelolaan BMD, Peraturan  terkait, dll) disampaikan kepada peserta
3 Terlaksananya Bimtek Penerapan Aplikasi Sigolabang Aplikasi Sigolabang, Laporan BMD (Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris, dll)

Melalui kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Sigolabang ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan dan pemahaman secara komprehensif kepada para pejabat pengelola barang daerah serta dapat menerapkannya ke dalam pengelolaan barang milik daerah pada SKPD masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia ( IP- IPI ) menyampaikan berita seputar Pemda yang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis atau lainnya –  BIMTEK KEUANGAN Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikas Sistem Agregasi Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG),  dan kami menyelenggarakan Bimtek dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikas Sistem Agregasi Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG).

Jadwal Bimtek Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8860
📱  HP/WA :  Adelia : 0813 6775 4432
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

BIMTEK KEUANGAN – Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Menyelenggarakan Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2019

Bimtek Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2019 yang akan digunakan sebagai pedoman Penyusunan APBK Banda Aceh TA 2019. Penyusunan ini diawali dengan melakukan rapat perdana dengan mengundang seluruh keanggotaan Tim Penyusun SSH TA.2019. Pelaksanaan penyusunan SSH untuk TA 2019 ini dilakukan melalui swakelola dengan keanggotaan Tim yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait, berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Tim yang dibentuk akan turun langsung kelapangan dengan melakukan survei harga barang di toko-toko (objek survei) yang telah ditetapkan. Adapun objek survei yang dibutuhkan, yang terdiri dari 10 objek adalah sebagai berikut :

  1. Alat tulis kantor (ATK);
  2. Barang Cetakan;
  3. Komputer;
  4. Alat Listrik, Elektronik, dan Peralatan Bahan kebersihan;
  5. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan (unsur dari DPPKP);
  6. Kelompok Sparepart Kenderaan Dinas (unsur dari Dinas Perhubungan, DLHK3 dan Bagian Umum Setda);
  7. Pemeliharaan Peralatan, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Logistik Kantor;
  8. Peralatan Perlengkapan Kantor dan rumah Tangga dan Meubeulair Kantor
  9. Kelompok Alat Studio dan Perlengkapan Olah Raga (unsur Bagian Humas Setda dan Dispora);dan
  10. Bahan Bangunan, Kelompok Pipa dan Assesoris (unsur Dinas PUPR dan Dinas Perkim);

Bimtek Keuangan

Tim survey yang melakukan tugas kelapangan akan difasilitasi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dan surat permintaan data standar harga kepada toko-toko yang ditentukan sebagai objek survey. Hasil daripada pelaksanaan survei harga barang tersebut akan ditetapkan menjadi Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia ( IP- IPI ), menyampaikan berita seputar Pemda yang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis atau lainnya –  BIMTEK KEUANGAN – Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Menyelenggarakan Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2019, dan kami menyelenggarakan Bimtek dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang :  Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Menyelenggarakan Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2019.

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Keuangan Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8860
📱  HP/WA :  Adelia : 0813 6775 4432
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar