Bimtek Keuangan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah E-SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Demikian halnya pengelolaan Aset Daerah Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD).

Materi yang disampaikan dalam Sosialisasi ini adalah :
  1. Mengenal
  2. Strategi implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
  3. Korelasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Penyediaan Program Aplikasi
  4. Program Prioritas Nasional E-Reporting
  5. Pemetaan Permasalahan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah
  6. Program Nasional Reformasi Birokrasi Pemerintahan RKP 2019
  7. Konsep dan Arsitektur SIAP BMD berbasis Cloud Computing

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan profesionalisme dan menambah pengetahuan bagi Pejabat Pemerintah Daerah maka,  Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ), , menyelenggarakan Bimbingan Teknis  –Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD;dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

Hendrik : 081314254985
📱  HP/WA : Hesti  :  0852 8963344
📱  HP/WA : syahrir : 0812 1241 0341
Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

 

Bimtek Keuangan Bimtek Keuangan Bimtek Keuangan Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Bimtek Keuangan

      Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bimtek Bendahara Tentang Implementasi Paket Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

 

BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

BIMTEK BENDAHARA

Dengan Hormat,

Dana Bantuan Operasional Sekolah disediakan dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi orang miskin/kurang mampu sehingga dapat meringankan beban siswa yang mengikuti pendidikan pada tingkat dasar. Peserta Bimtek khususnya para bendahara Pengelolaan Dana BOS dapat melaksanakan sesuai aturan yang berlaku dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan khususnya dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan bendahara pengelola dana BOS dalam penganggaran sampai dengan penyusuan laporan pertanggungjawaban serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan bendahara pada sekolah masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis –Bimtek Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri danIPDN serta dari UNIVERSITAS, yangdiselenggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ),

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARET APRIL MEI
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
01 – 02  Mar  2019 04 – 05  Apr  2019 03 – 04  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
04 – 05  Mar  2019 09– 10  Apr  2019 07 – 08  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
08 – 09  Mar  2019 12 – 13  Apr  2019 10 – 11  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
11 - 12    Mar  2018 16 – 17  Apr  2019 14 – 15  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
15 – 16  Mar  2019 19 – 20  Apr  2019 17 – 18  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
18 – 19  Mar  2019 23 – 24  Apr  2019 21 – 22  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
22 – 23  Mar  2019 26 – 27  Apr  2019 24 – 25  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu
25 – 26  Mar  2019 28 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

pusatbimtekpemda.id

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Daerah  Bimtek Swakelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek Bendahara Tentang Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD

 

BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

BIMTEK BENDAHARA

Dengan Hormat,

adalah serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang dan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Asas umum penatausahaan keuangan daerah;
  2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
  3. Penatausahaan penerimaan; dan
  4. Penatausahaan pengeluaran.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bendahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, 21 Tahun 2011, PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2014, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri danIPDN serta dari UNIVERSITAS, yangdiselenggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri ( PDK-PDN ),

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARET APRIL MEI
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
01 – 02  Mar  2019 04 – 05  Apr  2019 03 – 04  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
04 – 05  Mar  2019 09– 10  Apr  2019 07 – 08  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
08 – 09  Mar  2019 12 – 13  Apr  2019 10 – 11  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
11 - 12    Mar  2018 16 – 17  Apr  2019 14 – 15  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
15 – 16  Mar  2019 19 – 20  Apr  2019 17 – 18  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
18 – 19  Mar  2019 23 – 24  Apr  2019 21 – 22  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
22 – 23  Mar  2019 26 – 27  Apr  2019 24 – 25  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu
25 – 26  Mar  2019 28 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

pusatbimtekpemda.id

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Daerah  Bimtek Swakelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek Keuangan Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

BIMTEK KEUANGAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.  Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, makaInstitut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  – Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri,  BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung.

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari.

BIMTEK KEUANGAN

Implementasi Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi Non Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Uang Elektronik atau sejenisnya.

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Bimtek Keuangan Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Bendahara Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri