Bimtek Satpol PP Tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api

 

BIMTEK SATPOL PP

BIMTEK SATPOL PP

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang lebih dikenal Satpol PP merupakan bagian dari unit kerja suatu pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka  PUSAT DIKLAT KEUANGAN DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ( PDK-PDN ), menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  – Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP , dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya dari Badan Kepegawaian NegaraKementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiLembaga Administrasi NegaraKementerian KeuanganBAPPENASBPK RIBPKP PusatKementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITASyang diselenggarakan oleh PUSAT DIKLAT KEUANGAN DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ( PDK-PDN ).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Barang Jasa.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARET APRIL MEI
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
01 – 02  Mar  2019 04 – 05  Apr  2019 03 – 04  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
04 – 05  Mar  2019 09– 10  Apr  2019 07 – 08  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
08 – 09  Mar  2019 12 – 13  Apr  2019 10 – 11  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
11 - 12    Mar  2018 16 – 17  Apr  2019 14 – 15  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
15 – 16  Mar  2019 19 – 20  Apr  2019 17 – 18  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
18 – 19  Mar  2019 23 – 24  Apr  2019 21 – 22  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
22 – 23  Mar  2019 26 – 27  Apr  2019 24 – 25  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu
25 – 26  Mar  2019 28 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

pusatbimtekpemda.id

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Daerah  Bimtek Swakelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek Satpol PP Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api

BIMTEK SATPOL PP

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

Dengan Hormat,

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang lebih dikenal Satpol PP merupakan bagian dari unit kerja suatu pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka  PUSAT DIKLAT KEUANGAN DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ( PDK-PDN ), menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITASyang diselenggarakan oleh PUSAT DIKLAT KEUANGAN DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ( PDK-PDN ).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Barang Jasa.

Atas perhatiannya PDK -PDN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARET APRIL MEI
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
01 – 02  Mar  2019 04 – 05  Apr  2019 03 – 04  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
04 – 05  Mar  2019 09– 10  Apr  2019 07 – 08  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
08 – 09  Mar  2019 12 – 13  Apr  2019 10 – 11  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
11 - 12    Mar  2018 16 – 17  Apr  2019 14 – 15  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
15 – 16  Mar  2019 19 – 20  Apr  2019 17 – 18  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu Selasa - Rabu
18 – 19  Mar  2019 23 – 24  Apr  2019 21 – 22  Mei  2019
Selasa - Rabu Jumat - Sabtu Jumat - Sabtu
22 – 23  Mar  2019 26 – 27  Apr  2019 24 – 25  Mei  2019
Jumat - Sabtu Selasa - Rabu
25 – 26  Mar  2019 28 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Hendrik : 0813 1425 4985
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

Bimtek KeuanganBimtek Keuanganbimtek-bpk-riBimtek KeuanganBimtek KeuanganBKNKemenpan-RBBimtek Kepegawaian

Pakar BimtekPakar BimtekBimtek Kemendagri

Bimtek Keuangan Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

BIMTEK KEUANGAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.  Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, makaInstitut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggaran kegiatan Bimbingan Teknis  – Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri,  BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung.

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari.

BIMTEK KEUANGAN

Implementasi Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi Non Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Uang Elektronik atau sejenisnya.

BIMTEK KEUANGAN

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Bimtek Keuangan Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Bendahara Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya Kami mengucapkan terimakasih.

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 389 02232
📱  HP/WA : Adelia : 0813 6775 4432
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8869
   Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan Tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Parpol) untuk Menata Keuangan yang Akuntable dan Transparan.

BIMTEK KEUANGAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

BIMTEK KEUANGAN

Dengan Hormat,

Partai Politik (Parpol) diminta agar melakukan kewajibannya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah terkait bantuan keuangan yang telah disalurkan ke masing-masing Parpol. Agar jangan terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Parpol yang nantinya akan menyulitkan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran Parpol di tahun berikutnya.

Ada beberapa permasalahan yang ditemui BPK saat melakukan audit. Dimana ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menjelaskan bahwa 60 persen bantuan Dana Parpol diperuntukkan bagi pendidikan politik dan 40 persen untuk biaya administrasi partai. Akan tetapi, dari hasil temuan BPK, yang terjadi itu malah sebaliknya, yakni persentase penggunaan dana Parpol belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diselenggarakannya kegiatan bimtek ini diharapkan Parpol dapat membuat pengajuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan regulasi yang ada, karena masih ada beberapa laporan pertanggungajwawaban yang tidak cocok antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah (PKK-PEMDA), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis  – Bimtek Keuangan Tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Parpol) untuk Menata Keuangan yang Akuntable dan Transparan, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian KeuanganBadan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop maupun Sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019

BIMTEK KEPEGAWAIAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi